Undang-Undang Tahun 2002

Undang-Undang Tahun 2002

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Tentang Pertahanan Negara
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kebupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Ukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Sumatera Selatan
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rotendao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
16. Law Number 15 Year 2002 Law Of The Republic Of Indonesia Number 15 Year 2002 Concerning The Crime Of Money Laundering
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Tentang Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967)
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2000
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
22. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2002
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi 108 4234 Mencabut : UU No. 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi
24. Law Of The Republic Of Indonesia Number 22 Year 2002 On Pardon
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
26. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara
27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau
28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua
29. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Bara
30. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
31. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
32. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
33. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002g Tentang Penyiaran

Undang-Undang Tahun 2001

Undang-Undang Tahun 2001

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
17. Law Number 16 Year 2001 Law Of The Republic Of Indonesia Number 16 Year 2001 On Foundation
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
22. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang Tahun 2000

Undang-Undang Tahun 2000

1. UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour (Konvensi Ilo Nomor182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
2. UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
3. UU Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
4. UU Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
5. UU Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irianjaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
6. UU Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
7. UU Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontan
8. UU Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeuleu.
9. UU Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
10. UU Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.
11. UU Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. UU Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.
13. UU Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
14. UU Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
15. UU Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.
16. UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
17. UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
18. UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nifai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
19. UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
20. Law Number 19 Year 2000 about Law Number 19 Year 1997 As Amended With Law Number 19 Year 2000 Concerning Tax Calculation Using An Enforced Letter
    
21. UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
22. UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
23. UU Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
24. UU Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten.
25. UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian International.
26. UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000 - 2004.
27. UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
28. UU Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
29. UU Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang.
30. UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
31. UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
32. UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
33. UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
34. UU Nomor 33 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.
35. UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
36. UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
37. UU Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
38. UU Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.
39. UU Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

Undang-Undang Tahun 1999

Undang-Undang Tahun 1999

1. UU No. 1 Tahun 1999 Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
2. UU No. 2 Tahun 1999 Tentang PARTAI POLITIK
3. UU No. 3 Tahun 1999 Tentang PEMILIHAN UMUM
4. UU No. 4 Tahun 1999 Tentang SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
6. UU No. 6 Tahun 1999 Tentang PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
7. UU No. 7 Tahun 1999 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
8. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN
9. UU No. 9 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU
10. UU No. 10 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG
11. UU No. 11 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
12. UU No. 12 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
13. UU No. 13 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
14. UU No. 14 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
15. UU No. 15 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
16. UU No. 16 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI
17. UU No. 17 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
18. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI
19. UU No. 19 Tahun 1999 Tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
20. UU No. 20 Tahun 1999 Tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
21. UU No. 21 Tahun 1999 Tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
22. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH
23. UU No. 23 Tahun 1999 Tentang BANK INDONESIA
24. UU No. 24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
25. UU No. 25 Tahun 1999 Tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
26. UU No. 26 Tahun 1999 Tentang PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
27. UU No. 27 Tahun 1999 Tentang PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
28. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
29. UU No. 29 Tahun 1999 Tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
30. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
31. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
32. UU No. 32 Tahun 1999 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
33. UU No. 33 Tahun 1999 Tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
34. UU No. 34 Tahun 1999 Tentang PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
35. UU No. 35 Tahun 1999 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
36. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI
37. UU No. 37 Tahun 1999 Tentang HUBUNGAN LUAR NEGERI
38. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang PENGELOLAAN ZAKAT
39. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAK ASASI MANUSIA
40. UU No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS
41. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang KEHUTANAN
42. UU No. 42 Tahun 1999 Tentang JAMINAN FIDUSIA
43. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
44. UU No. 44 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
45. UU No. 45 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
46. UU No. 46 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
47. UU No. 47 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
48. UU No. 48 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
49. UU No. 49 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
50. UU No. 50 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
51. UU No. 51 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
52. UU No. 52 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
53. UU No. 53 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
54. UU No. 54 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
55. UU No. 55 Tahun 1999 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
56. UU No. 56 Tahun 1999 Tentang RAKYAT TERLATIH

Undang-Undang Tahun 1998

Undang-Undang Tahun 1998

1. UU No. 1 Tahun 1998 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI UNDANG-UNDANG
2. UU No. 2 Tahun 1998 Tentang PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
3. UU No. 3 Tahun 1998 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
4. UU No. 4 Tahun 1998 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG
5. UU No. 5 Tahun 1998 Tentang PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA)
6. UU No. 6 Tahun 1998 Tentang PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGEMBANGAN, PRODUKSI, PENIMBUNAN, DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA SERTA TENTANG PEMUSNAHANNYA)
7. UU No. 7 Tahun 1998 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
8. UU No. 8 Tahun 1998 Tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
9. UU No. 9 Tahun 1998 Tentang KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
10. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
11. UU No. 11 Tahun 1998 Tentang PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
12. UU No. 12 Tahun 1998 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL
13. UU No. 13 Tahun 1998 Tentang KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Undang-Undang Tahun 1997

Undang-Undang Tahun 1997

1. UU No. 1 Tahun 1997 Tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995
2. UU No. 2 Tahun 1997 Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS
3. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang PENGADILAN ANAK
4. UU No. 4 Tahun 1997 Tentang PENYANDANG CACAT
5. UU No. 5 Tahun 1997 Tentang PSIKOTROPIKA
6. UU No. 6 Tahun 1997 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
7. UU No. 7 Tahun 1997 Tentang PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
8. UU No. 8 Tahun 1997 Tentang DOKUMEN PERUSAHAAN
9. UU No. 9 Tahun 1997 Tentang PENGESAHAN TREATY ON THE SOUTHEAST ASIA NUCLEAR WEAPON FREE ZONE (TRAKTAT KAWASAN BEBAS SENJATA NUKLIR DI ASIA TENGGARA)
10. UU No. 10 Tahun 1997 Tentang KETENAGANUKLIRAN
11. UU No. 11 Tahun 1997 Tentang PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
12. UU No. 12 Tahun 1997 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987
13. UU No. 13 Tahun 1997 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN
14. UU No. 14 Tahun 1997 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK
15. UU No. 15 Tahun 1997 Tentang KETRANSMIGRASIAN
16. UU No. 16 Tahun 1997 Tentang STATISTIK
17. UU No. 17 Tahun 1997 Tentang BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
18. UU No. 18 Tahun 1997 Tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
19. UU No. 19 Tahun 1997 Tentang PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
20. UU No. 20 Tahun 1997 Tentang PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
21. UU No. 21 Tahun 1997 Tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
22. UU No. 22 Tahun 1997 Tentang NARKOTIKA
23. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
24. UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN
25. UU No. 25 Tahun 1997 Tentang KETENAGAKERJAAN
26. UU No. 26 Tahun 1997 Tentang HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
27. UU No. 27 Tahun 1997 Tentang MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
28. UU No. 28 Tahun 1997 Tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
29. UU No. 29 Tahun 1997 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
30. UU No. 30 Tahun 1997 Tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96
31. UU No. 31 Tahun 1997 Tentang PERADILAN MILITER
32. UU No. 32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Undang-Undang Tahun 1996

Undang-Undang Tahun 1996

1. UU No. 1 Tahun 1996 Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DILI
2. UU No. 2 Tahun 1996 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
3. UU No. 3 Tahun 1996 Tentang PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96
4. UU No. 4 Tahun 1996 Tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
5. UU No. 5 Tahun 1996 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
6. UU No. 6 Tahun 1996 Tentang PERAIRAN INDONESIA
7. UU No. 7 Tahun 1996 Tentang PANGAN
8. UU No. 8 Tahun 1996 Tentang PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)
9. UU No. 9 Tahun 1996 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Undang-Undang Tahun 1995

Undang-Undang Tahun 1995

1. UU No. 1 Tahun 1995 Tentang PERSEROAN TERBATAS
2. UU No. 2 Tahun 1995 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96
3. UU No. 3 Tahun 1995 Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BENGKULU, DI PALU, DI KENDARI, DAN DI KUPANG
4. UU No. 4 Tahun 1995 Tentang TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95
5. UU No. 5 Tahun 1995 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985
6. UU No. 6 Tahun 1995 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KENDARI
7. UU No. 7 Tahun 1995 Tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93
8. UU No. 8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL
9. UU No. 9 Tahun 1995 Tentang USAHA KECIL
10. UU No. 10 Tahun 1995 Tentang KEPABEANAN
11. UU No. 11 Tahun 1995 Tentang CUKAI
12. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang PEMASYARAKATAN
13. UU No. 13 Tahun 1995 Tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94

Undang-Undang Tahun 1994

Undang-Undang Tahun 1994

1. UU No. 1 Tahun 1994 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995
2. UU No. 2 Tahun 1994 Tentang TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94
3. UU No. 3 Tahun 1994 Tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992
4. UU No. 4 Tahun 1994 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALU
5. UU No. 5 Tahun 1994 Tentang PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
6. UU No. 6 Tahun 1994 Tentang PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)
7. UU No. 7 Tahun 1994 Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
   
8. UU No. 8 Tahun 1994 Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA
9. UU No. 9 Tahun 1994 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
10. UU No. 10 Tahun 1994 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
11. UU No. 11 Tahun 1994 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
12. UU No. 12 Tahun 1994 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Undang-Undang Tahun 1993

Undang-Undang Tahun 1993

1. UU No. 1 Tahun 1993 Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
   
2. UU No. 2 Tahun 1993 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG
   
3. UU No. 3 Tahun 1993 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994
   
4. UU No. 4 Tahun 1993 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MATARAM
   
5. UU No. 5 Tahun 1993 Tentang TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93
   
6. UU No. 6 Tahun 1993 Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA